Pasal 36 UU 25/2009; "Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengaduan"
"Setiap Instansi Pemerintah bertangguh jawab dalam pengelolaan pengaduan"
"Sebuah survei PBB baru-baru ini, menempatkan Korea Selatan pada peringkat teratas di antara negara Asia dengan sistem e-government yang paling efektif"
Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
e-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghadiri acara Peluncuran Proyek Kerja Sama Kementerian PANRB, United Nations Development Programme (UNDP), Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam Peningkatan Kapasitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! di Jakarta, Selasa (24/09). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama mengenai penguatan LAPOR! antara Menteri PANRB dengan enam daerah percontohan yang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung.
Menteri PANRB Syafruddin menekankan, pengembangan LAPOR! tidak boleh dilihat dari seberapa banyak diunduh, jumlah pengguna dan sosialisasi melainkan untuk mekanisme evaluasi terhadap kemanfaatan aduan masyarakat yang mengubah etalase kualitas pelayanan publik dalam ukuran, presentasi dan indikator yang jelas.
"SP4N-LAPOR! bertujuan memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah, sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia."
